KABAR KILAT, WASHINGTON DC – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat berhasil menghindari potensi “government shutdown” dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara pada Sabtu (30/9/2023), yang akan memastikan operasional pemerintah federal berjalan selama 45 hari berikutnya.
Persetujuan ini muncul sebagai respons atas ancaman penghentian sebagian besar aktivitas pemerintah. Dalam pemungutan suara, RUU pendanaan tersebut disahkan dengan dukungan mayoritas dari anggota Partai Republik dan Partai Demokrat dengan perolehan suara 335-91.
Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan kinerja bipartisan di tengah ketegangan politik antara dua partai mayoritas di AS. Kevin McCarthy, Ketua DPR dari Partai Republik, memainkan peran kunci dalam negosiasi tersebut. McCarthy terpaksa menarik kembali tuntutan pemotongan pengeluaran besar-besaran dan memilih pendekatan yang lebih inklusif, dengan mendapat dukungan signifikan dari Partai Demokrat.
Salah satu poin kontroversial yang tidak masuk dalam RUU pendanaan DPR adalah bantuan untuk Ukraina, yang merupakan prioritas utama Gedung Putih. Sebaliknya, RUU tersebut meningkatkan alokasi bantuan federal untuk bencana sebesar 16 miliar dollar AS, sesuai dengan permintaan Presiden Joe Biden.
McCarthy, dalam pernyataannya sebelum pemungutan suara, menekankan komitmen para anggota DPR untuk menjalankan tugas mereka dengan bijaksana. “Kami akan melakukan tugas kami,” katanya. “Kita akan menjadi orang dewasa di ruangan ini dan kami akan menjaga agar pemerintahan tetap berjalan.”
Krisis anggaran ini telah mempertaruhkan status lebih dari 880.000 pegawai negeri sipil AS yang berpotensi dirumahkan. Di sisi lain, lebih dari dua juta personel militer dan cadangan aktif mungkin harus bekerja tanpa mendapatkan gaji. Lebih jauh lagi, berbagai program penting yang sangat diperlukan oleh masyarakat Amerika berisiko ditangguhkan.
Sebagai langkah lanjutan, Senat AS juga akan melakukan pertemuan khusus selama akhir pekan ini untuk mempertimbangkan RUU pendanaan tersebut. Berbeda dengan RUU dari DPR, versi Senat diharapkan akan memasukkan tambahan dana sebesar 6 miliar dollar AS untuk Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia, serta tambahan 6 miliar dollar AS untuk bantuan bencana alam.
Namun, pencapaian ini bagi McCarthy tidak datang tanpa tantangan. Terdapat tekanan internal dari faksi sayap kanan konservatif di Partai Republik yang menolak setiap bentuk RUU anggaran jangka pendek. Situasi ini bahkan membuat McCarthy berada dalam posisi terancam oleh seruan dari kelompok ini untuk menggulingkannya.
Ketegangan ini menggarisbawahi perpecahan dalam Partai Republik yang saat ini memegang mayoritas tipis di DPR dengan 221-212 dan dua kursi kosong. Walaupun demikian, sebagian besar anggota Partai Republik mendukung RUU pendanaan, dengan hanya kurang dari setengah yang menentangnya.
Sementara itu, komunitas internasional dan warga AS menunggu dengan cemas tindakan selanjutnya dari Senat, berharap kesepakatan akan dicapai agar stabilitas dan keamanan ekonomi tetap terjaga. (*)