KABAR KILAT, JAKARTA – Pernyataan dari Direktur Segara Research Institut, Piter Abdullah Redjalam, menambahkan keragaman pandangan terkait rencana pemerintah untuk meluncurkan bursa CPO. Dalam suatu acara yang berfokus pada pembahasan perkembangan dan kebijakan industri sawit di Indonesia, Piter menyoroti bahwa langkah pemerintah ini harus diambil dengan sangat hati-hati.
Dengan tegas, Piter mengungkapkan bahwa pembentukan bursa CPO tidak akan menyelesaikan akar masalah yang tengah dihadapi sektor industri sawit nasional. “Bursa CPO bukan solusi atas permasalahan sektor industri sawit di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng di tahun 2022 membuktikan bahwa masalah utama bukan pada keberadaan bursa CPO,” tegas Piter pada Senin (2/10/2023).
Piter menekankan bahwa setiap regulasi baru tentu akan berdampak pada ekosistem industri sawit secara keseluruhan. Terutama, ia khawatir dampak yang dirasakan oleh para petani sawit dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini. “Regulasi harus memberikan dukungan kepada petani dan korporasi. Ingat, kelapa sawit adalah komoditas unggulan nasional. Kebijakan yang diambil harus mendukung iklim usaha yang kondusif,” lanjutnya.
Direktur Segara Research Institut ini juga mengingatkan akan blunder kebijakan di masa lalu. Ia menyoroti kebijakan pemerintah pada Januari 2022 yang menghentikan ekspor CPO. Keputusan ini, menurutnya, telah menciptakan kerugian bagi para petani. Dengan ini sebagai latar belakang, ia menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati meski memiliki niat baik.
Lebih lanjut, Piter mengingatkan bahwa pembentukan bursa CPO bukanlah jaminan untuk Indonesia menjadi penentu harga global, menggantikan posisi bursa di Rotterdam atau Malaysia. “Pembentukan bursa butuh waktu lama dan pengakuan dari pelaku pasar. Kredibilitas di pasar hanya akan terbangun jika bursa CPO tidak mendistorsi praktik bisnis yang wajar atau melakukan intervensi berlebihan,” tambahnya.
Sebagai informasi, rencana peluncuran bursa CPO sebenarnya sudah diagendakan oleh pemerintah pada Juni 2023. Namun, menurut pernyataan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, peluncuran ini mengalami keterlambatan. Alasan utama, sebagaimana disampaikan oleh Didid pada jumpa pers di Jakarta (3/8/2023), adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam penyusunan bursa.
Sementara itu, pemerintah tetap optimistis dengan target baru peluncuran bursa CPO pada Oktober 2023. Meski demikian, peringatan dan saran dari Piter menegaskan bahwa proses ini harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat kompleksitas dan tantangan dalam industri sawit nasional. (*)