KABARKILAT Bantuan Beras Tiga Bulan Disalurkan, Atalia Soroti Ketepatan Data Penerima – Radar Bandung

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Bantuan pangan berupa beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 mulai disalurkan kepada masyarakat.

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Bantuan pangan berupa beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 mulai disalurkan kepada masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan Bandung-Cimahi, Atalia Praratya, turut memantau distribusi bantuan di Kelurahan Cibadak, Kota Bandung.

Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 855 sasaran menerima bantuan beras dari Bulog. Setiap penerima memperoleh satu sak berisi 10 kilogram beras.
Atalia memastikan kondisi beras yang disalurkan kepada warga di Cibadak dalam kondisi layak konsumsi.

Ia menyebut kualitas tersebut penting mengingat sebelumnya sempat menerima laporan mengenai bantuan beras yang tidak layak.

“Alhamdulillah saya lihat sendiri, beras bantuan Bulog saat ini tidak berkutu, tidak berjamur. Insya Allah bisa meringankan beban warga,” ujar Atalia.

Sejumlah warga juga mengaku puas dengan kualitas beras yang diterima. Beras dinilai cukup baik dan enak untuk dikonsumsi.

Bantuan pangan tersebut diberikan kepada masyarakat berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan atau desil, terutama warga yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3.

Namun, dalam pemantauan di lapangan, Atalia menemukan persoalan terkait ketepatan data penerima bantuan.

Salah satunya terdapat warga lanjut usia yang mengalami keterbatasan aktivitas, termasuk tidak mampu pergi ke kamar mandi sendiri, tetapi tercatat dalam desil 6.

Setelah ditelusuri, kondisi tersebut ternyata dipengaruhi data dalam kartu keluarga (KK). Salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam KK diketahui memiliki aktivitas atau pekerjaan lain sehingga memengaruhi penilaian desil keluarga tersebut.

Atalia menilai persoalan itu menunjukkan pentingnya pembaruan dan verifikasi data penerima bantuan secara berkala.

“Masalah ketepatan desil ini harus terus kita perbaiki. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar data keluarganya tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kondisi ekonomi keluarga dan menghindari aktivitas yang dapat memperburuk keadaan finansial, termasuk praktik pinjam-meminjam yang tidak sehat dan judi online.

Di sisi lain, Atalia mengungkapkan adanya keterbatasan kuota bantuan dari pemerinah pusa. Sehingga meskipun dari daerah mengaukan permohonan banuan untuk warganya, namun pemerintah pusat yang meentukan apakah yang bersangkutanberhak menerima atau tidak.

“Pemerintah daerah telah mengusulkan ribuan warga kurang mampu yang dinilai memenuhi kriteria, tetapi jumlah penerima tetap menyesuaikan kuota dan kemampuan anggaran pemerintah. Memang ada semacam kuota. Kita mengajukan ribuan warga yang kurang mampu dan desilnya sudah tepat, tetapi kuota yang terbatas membuat pemerintah daerah maupun masyarakat harus bersabar,” ujarnya.

Karena itu, Atalia mendorong pemerintah pusat memperbaiki basis data kesejahteraan masyarakat agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Menurut dia, pemutakhiran data tersebut perlu dilakukan bersama antara pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain persoalan data, Atalia juga mendorong adanya peningkatan anggaran perlindungan sosial. Sebab, persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga kebencanaan masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Di Komisi VIII, kami terus mendorong agar ada peningkatan anggaran untuk masyarakat. Masalah kemiskinan, mereka yang belum memiliki pekerjaan, maupun kebencanaan masih membutuhkan perhatian,” katanya.

Atalia juga mengapresiasi jajaran Kelurahan Cibadak dan lingkungan RW yang turun langsung ke masyarakat. Menurut dia, keterlibatan aparatur hingga tingkat bawah membantu menemukan persoalan sosial yang tidak selalu terlihat dalam data.

Ia berharap pemerintah daerah dapat ikut menutupi kebutuhan warga yang belum terakomodasi karena keterbatasan kuota pemerintah pusat.

“Kalau misalnya kuota yang tersedia hanya 1.200 dari jumlah warga yang membutuhkan, kita berharap sisanya bisa dibantu oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (mur)