KABARKILAT Polemik Rotasi Mutasi Kepala Sekolah SD di Subang: Puluhan Kepsek dan Pengawas Mengadu ke PGRI, Diduga Ada Aliran Dana

SUBANG, hadejabarnews.com – Gelombang ketidakpuasan melanda dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) Tingkat Sekolah Dasar (SD) bersama perwakilan Dewan Pengawas kelompok kerja KS3 mendatangi Kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Subang. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadukan sengkarut proses rotasi dan mutasi jabatan yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan sistem zonasi.

​Bukan sekadar masalah penempatan, isu ini kian memanas seiring munculnya dugaan miring mengenai adanya “aliran dana deras” di balik proses pemindahan tugas para pimpinan sekolah tersebut. Selain itu, nama Dewan Pendidikan Kabupaten Subang turut terseret dalam pusaran isu yang tengah menjadi perbincangan hangat ini.

Perwakilan dari kelompok kepala sekolah dan pengawas menyampaikan bahwa proses rotasi mutasi yang terjadi belakangan ini dirasa mengabaikan asas keadilan dan efisiensi jarak (zonasi). Banyak kepala sekolah yang dipindahtugaskan ke wilayah yang jauh dari domisili tanpa pertimbangan kinerja yang jelas.

​”Kami datang ke PGRI sebagai rumah besar kami untuk mencari keadilan. Rotasi ini terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan faktor zonasi yang sejalan dengan semangat efisiensi pendidikan,” ujar salah satu perwakilan yang enggan disebutkan namanya.

Terkait desas-desus adanya pungutan atau aliran dana dalam proses mutasi ini, pihak pelapor mendesak agar dilakukan penelusuran lebih lanjut agar tidak menjadi fitnah yang mencederai marwah pendidikan di Subang.

Ketua PGRI Kabupaten Subang menyambut langsung kedatangan para kepala sekolah dan dewan pengawas tersebut. Pihaknya menegaskan akan menampung seluruh aspirasi dan melakukan langkah konfirmasi ke pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan.

​”PGRI adalah wadah perjuangan guru dan tenaga kependidikan. Aspirasi ini kami terima, dan kami akan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang guna mencari solusi terbaik demi kondusivitas kegiatan belajar mengajar di Subang,” tegas Ketua PGRI Subang.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi hadejabarnews.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait dugaan maladministrasi dan isu aliran dana tersebut.

Publik Subang kini menanti transparansi dari pemangku kebijakan agar polemik ini tidak mengorbankan mutu pendidikan anak bangsa di tingkat sekolah dasar. (Din/Red)

Post Views: 148