KABARKILAT Dugaan Pungli! PAW Kades Ciruluk Memilih Bungkam Dan Perintahkan Perangkat Ambil Jatah

Subang,Hadejabarnews.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Subang. Kali ini, Penjabat Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Ciruluk, Kecamatan Kalijati, menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan oleh warganya sendiri atas dugaan penarikan upeti ilegal kepada pengusaha ternak ayam dan penyedia jaringan internet (WiFi) di wilayah tersebut. Kamis 30/7/26

Aksi pelaporan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat yang menilai kepemimpinan di desa mereka jauh dari prinsip keterbukaan. Peristiwa ini semakin membukakan mata masyarakat bahwa transparansi di Desa Ciruluk tidak pernah dirasakan oleh warga setempat.

Pengusaha Jadi Sasaran, Warga Tempuh Jalur Hukum

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi Hade Jabar dugaan pungli ini menyasar para pelaku usaha lokal yang tengah berkembang. Pengusaha peternakan ayam dan penyedia layanan WiFi dimintai sejumlah uang yang mencapai ratusan juta rupiah secara sepihak di luar ketentuan peraturan desa resmi.

Merasa diperas dan melihat tidak adanya kontribusi nyata bagi kas desa, perwakilan warga kang anton” akhirnya memilih untuk melaporkan tindakan oknum PAW Kades tersebut ke pihak berwenang. Warga menuntut adanya pengusutan tuntas agar iklim usaha di Desa Ciruluk tetap kondusif dan bebas dari praktik koruptif.

Dikonfirmasi Media, PAW Kades Bungkam Demi Pilkades

Saat tim media melakukan upaya konfirmasi guna mendapatkan perimbangan berita, PAW Kades Ciruluk enggan memberikan keterangan sedikit pun terkait tudingan miring tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi atau bukti transparansi, ia lebih memilih bungkam dan menghindari pertanyaan wartawan.

Sumber internal menyebutkan bahwa sang kepala desa saat ini memilih fokus dan menutup diri demi mempersiapkan diri di ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan datang. Sikap menutup diri ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik mengenai carut-marutnya pengelolaan administrasi dan keuangan di internal pemerintah desa.

Krisis Transparansi di Desa Ciruluk

Bungkamnya pihak pemerintah desa memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Warga menilai, momentum Pilkades seharusnya dijadikan ajang pembuktian integritas, bukan justru menjadi alasan untuk lari dari tanggung jawab dan akuntabilitas publik.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermdes) Kabupaten Subang beserta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan memeriksa dugaan pungli tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tingkat desa. (Red)

Post Views: 73